"Dengan biaya yang disediakan pemerintah Rp.5,1 triliun untuk Jamkesmas dan Rp 1,2 triliun untuk Jampersal," jelasnya. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi Kesehatan DPR memberikan apresiasi atas upaya kementerian kesehatan. "Kita dukung tapi bagaimana kesiapannya," kata Dhiana Anwar dari fraksi Partai Demokrat. Begitu pula yang diungkapkan oleh Jamaludin Jafar dari fraksi PAN. Namun ia mengatakan bahwa hal tersebut seharusnya didasarkan kepada UU yang mengatur tentang penanganan fakir miskin. "Harus berpedoman ke UU itu,"jelasnya. Endang menjawab untuk saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan menteri kesehatan yang mengatur secara detail teknis pelayanan kesehatan gratis itu. Kotabumi. Lampung Utara. "Sedang kita negosiasikan peraturannya karena jangan sampai kita lakukan tapi perarturan tidak mendukung," jelasnya. Ia menambahkan, program gratis tanpa ditanyakan kepemilikan kartu ini sebenarnya telah diterapkan oleh empat provinsi. Bali, Sulawesi Selatan, Aceh dan Palembang. Ke empat provinsi tersebut menggunakan peraturan daerah dalam melaksanakan programnya. "Kita harapkan akan ada yang lain mengikuti dan setelah permen keluar secepatnya,"kata Endang. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Busyro Muqoddas, mengakui, pemberantasan korupsi masih sering terkendala masalah politik sehingga kasus tersebut tidak tuntas. "Masalah politik itu memang sulit untuk dihindarkan sehingga dalam pemberantasan penyelewengan uang negara tersebut sering terhambat," katanya saat berbicara pada Konvensi Kampus dan temu tahunan Forum Rektor Indonesia (FRI) di Palembang, Jumat. Dalam Konvensi Kampus dan temu tahunan FRI yang juga dihadiri Gubernur Sumsel H Alex Noerdin itu, ia mengatakan, penegakan hukum seharusnya independen dan tidak perlu campur tangan orang lain. Namun, kenyataannya, masih terjadi dalam penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, adanya pengaruh pihak lain, termasuk politik. Selain itu unsur kebijakan publik pusat dan daerah masih ada yang seakan-akan dirancang untuk keuntungan pihak tertentu, ujar dia. Oleh karena itu, peran serta perguruan tinggi untuk memikirkan permasalahan tersebut, sehingga pemberantasan korupsi semakin baik. Pengkajian dari perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan dan rancangan sangat diharapkan sehingga pemberantasan korupsi akan lebih baik lagi. Melalui Konvensi Kampus dan temu tahunan Forum Rektor Indonesia ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa sekarang ini, terutama dalam penegakan hukum. Mungkin sedikit orang yang tahu bahwa sekitar Rp.2,268 triliun uang dari Indonesia mengalir dengan gratis, tanpa potongan pajak, ke Kanada untuk layanan BlackBerry. RIM, produsen ponsel BlackBerry, bahkan mirip tak memberi kontribusi apa-apa atas bisnisnya di Indonesia. Tak ada investasi apa pun di Indonesia, tapi mengeduk keuntungan hingga triliunan rupiah per tahun. Kerugian ini belum termasuk hal-hal teknis lainnya. Terlebih lagi soal kedaulatan. Menghadapi kenyataan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Diantaranya adalah meminta RIM agar membuka kantor perwakilannya di Indonesia agar konsumen di tanah air yang terus melonjak jumlahnya tidak dirugikan. Menerima kehadiran BlackBerry di Indonesia ibarat mendatangkan dua hal sekaligus; kemudahan yang memanjakan sekaligus tekanan terhadap kedaulatan negara. Semua sepakat pada satu kalimat bahwa gadget keluaran Research in Motion (RIM) itu amat praktis.
7 tahun yang lalu